Menyoal Pembangunan Zona Integritas: Tantangan dan Realitas di UPT Baru Kemenkumham Jateng

Nusakambangan, INFO_PAS - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Acara ini bertujuan mendukung suksesnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (16/01/2024).

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Aula Wismasari Nusakambangan, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto. Keempat UPT baru yang menjadi fokus utama adalah Lapas Gladakan, Lapas Ngaseman, Lapas Nirbaya, dan Rutan Semarang. Tejo Harwanto dalam sambutannya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sejumlah UPT pada fase awal pembangunan Zona Integritas. Ia menegaskan bahwa supervisi, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi merupakan hal yang krusial dalam mendorong perkembangan organisasi.

Tejo menyampaikan pandangannya bahwa Pembangunan Zona Integritas bukanlah pilihan, melainkan suatu kewajiban. Ia menekankan bahwa organisasi yang tidak mengimplementasikan proses tersebut dipertanyakan, mengenai kemauan mereka untuk memberikan layanan berintegritas kepada masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Kakanwil meminta Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk secara berkala mengevaluasi progres Pembangunan Zona Integritas di UPT yang berada di wilayah Jawa Tengah. Dalam pengembangan sambutannya, Tejo Harwanto memaparkan hasil survei KPK yang menunjukkan adanya dua kelompok dengan pandangan berseberangan terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di wilayah Jawa Tengah. Kelompok yang mendukung dan yang menentang.