Reformasi Birokrasi 2024: Kemenkumham Jawa Tengah Evaluasi RKT RB Periode B09 dan Rencanakan B12

CILACAP, INFO_PAS - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menggelar kegiatan evaluasi dan persiapan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) untuk periode B09 dan persiapan pemenuhan RKT RB periode B12 tahun 2024, Selasa (05/11/24). 

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Kepala Divisi Administrasi, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal, serta evaluator RKT RB dan perwakilan pegawai dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Tengah.

Baca juga: Buka Muswil II IPKEMINDO Jateng, Kakanwil Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan Selalu Jaga Integritas

Acara dimulai tepat pukul 08.30 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, yang menciptakan suasana yang khidmat. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayahnya. Dalam laporannya, Anton menguraikan berbagai strategi yang telah diterapkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, serta pentingnya pemenuhan data dukung RKT RB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, turut hadir dan memberikan sambutan hangat kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, Tejo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2024. Ia juga mengingatkan agar setiap satuan kerja di wilayahnya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memenuhi data dukung RKT RB dengan penuh tanggung jawab.

Baca juga: Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Webinar Nasional SDM Kemenkumham BerAkhlak

"Reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Kami berharap setiap satuan kerja di Kemenkumham Jawa Tengah terus berinovasi untuk mencapai tujuan tersebut, " ujar Tejo Harwanto.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas pemenuhan data dukung untuk periode B12. Narasumber dalam diskusi ini adalah Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal, Harry Lesmana, bersama evaluator RKT RB, Rokhman dan Wahyu. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses evaluasi dan persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing unit dalam memenuhi kriteria RKT RB.

Baca juga: Tak Lupa Jasa Pendahulu, Kemenkumham Jateng Beranjangsana ke Para Purna Bakti

Harry Lesmana dalam pemaparannya menekankan bahwa pemenuhan data dukung adalah hal yang sangat penting dalam reformasi birokrasi. "Tanpa data yang akurat dan lengkap, kita tidak bisa mengukur sejauh mana kemajuan reformasi birokrasi di setiap satuan kerja. Oleh karena itu, setiap unit harus memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, " tegas Harry.

Selain itu, peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pemenuhan data dukung RKT RB. Diskusi ini berlangsung interaktif dan memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan di lapangan.

Baca juga: Penerimaan Taruna Poltekip Angkatan 53 Magang di Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dapat semakin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi di setiap unit. Kegiatan evaluasi dan persiapan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pencapaian RKT RB pada periode B12 tahun 2024, yang akan mendukung terciptanya birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan, dengan kegiatan ini, setiap pegawai di lingkungan Kemenkumham Jawa Tengah akan lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung reformasi birokrasi. Semoga implementasi reformasi birokrasi yang baik dapat membawa perubahan positif bagi pelayanan publik di wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Buka Sosialisasi PMPI, Kakanwil Yuspahruddin Ajak Jajarannya Implementasikan Kode Etik ASN